Namun di balik pengerjaannya, awak media menerima laporan adanya dugaan keterlibatan dua pekerja di bawah umur berinisial A.R dan S, dalam proyek tersebut. Ironisnya, A.R disebut-sebut masih duduk di bangku sekolah.
Jika informasi ini benar, maka hal ini merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 68 yang menyatakan bahwa “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.” Dalam pasal-pasal lanjutan, disebutkan bahwa anak hanya boleh bekerja dalam kondisi dan pekerjaan tertentu yang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosialnya.
Saat dikonfirmasi awak media melalui pesan WhatsApp, pihak pelaksana lapangan bernama Yoni tidak memberikan respons, termasuk ketika dimintai keterangan mengenai panjang drainase, spesifikasi u-ditch yang digunakan, hingga merk material yang dipakai dalam pengerjaan proyek.
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran dan keprihatinan, sebab proyek yang dibiayai oleh dana publik seharusnya dijalankan secara profesional dan sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk perlindungan terhadap anak.
Pakar perlindungan anak, Laila Mahfudz, menilai kasus seperti ini tidak boleh ditoleransi. “Pemanfaatan tenaga kerja anak dalam proyek konstruksi sangat membahayakan keselamatan dan masa depan anak itu sendiri. Pemerintah daerah harus turun tangan dan melakukan investigasi menyeluruh,” ujarnya saat dimintai tanggapan oleh Harianesia.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pelaksana maupun Dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kota Depok belum memberikan pernyataan resmi. Harianesia akan terus memantau perkembangan kasus ini dan membuka ruang klarifikasi bagi semua pihak yang terlibat.
( Tim )
