Jakarta – Harianesia – Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Tjahjanto, secara tegas menyoroti tantangan serius yang dihadapi ASEAN di bidang politik dan keamanan menjelang KTT ke-44 dan ke-45 ASEAN di Vientiane, Laos, Rabu (9/10).
Dalam pertemuan tersebut, Menlu Retno menekankan bahwa isu Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu masalah mendesak yang harus segera ditangani oleh ASEAN. Retno, yang dikenal vokal dalam isu HAM, menegaskan bahwa pelanggaran HAM di berbagai tempat menandakan kerentanan yang terus meningkat.
“Isu HAM bukan hanya sekadar tantangan, ini adalah ancaman nyata yang harus dijawab dengan langkah konkret. ASEAN tidak boleh lalai dalam melindungi dan memajukan HAM,” kata Retno dengan tegas dalam pertemuan Pilar Politik-Keamanan ASEAN (APSC).
Menlu Retno juga menyerukan pentingnya penguatan Komisi ASEAN untuk HAM (AICHR) serta peningkatan kerja sama dengan negara-negara mitra untuk memastikan ASEAN tetap menjadi kekuatan yang mampu menjawab tantangan HAM di kawasan.
Selain itu, ia menyoroti hak pembangunan (Right to Development) sebagai bagian integral dari pemajuan HAM dan perdamaian dunia, serta memperingatkan ASEAN agar tidak mengabaikan perkembangan situasi yang semakin mengkhawatirkan di Laut China Selatan. Retno mendesak percepatan penyelesaian perundingan Tata Prilaku (Code of Conduct) dan penegakan ketat terhadap Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982.
Di sisi lain, Menko Hadi Tjahjanto memperingatkan bahwa ASEAN harus segera menyepakati rencana strategis Visi Komunitas ASEAN 2045 untuk tetap relevan di tengah dinamika kawasan. Ia juga menegaskan pentingnya memperkuat penegakan hukum dan pengelolaan perbatasan dalam menghadapi ancaman kejahatan lintas negara, terutama terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
“ASEAN harus bersatu dalam menghadapi kejahatan lintas batas, termasuk TPPO, yang kini menjadi ancaman serius bagi stabilitas kawasan,” tegas Hadi.
Reporter : Tim Redaksi Harianesia
