Scroll untuk baca artikel
Banner Iklan Harianesia 325x300
Banner Iklan Harianesia floating
Banner Iklan Harianesia floating
Banner Iklan Harianesia 728x250
InvestigasiPolitik

Rusli Prihatevy Soroti Minimnya Serapan BTT Untuk Penanggulangan Bencana

237
×

Rusli Prihatevy Soroti Minimnya Serapan BTT Untuk Penanggulangan Bencana

Sebarkan artikel ini
Rusli Prihatevy Soroti Minimnya Serapan BTT Untuk Penanggulangan Bencana
Rusli Prihatevy Soroti Minimnya Serapan BTT Untuk Penanggulangan Bencana
Banner Iklan Harianesia 468x60

Bogor – Harianesia Cuaca ekstrem yang terjadi selama bulan Oktober, menyebabkan terjadinya 85 bencana di Kota Bogor. Kendati demikian, serapan anggaran dari pos Biaya Tidak Terduga (BTT) masih sangat minim. Hal tersebut pun mendapatkan sorotan dari Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy.

Rusli meminta kepada Pemerintah Kota Bogor untuk memaksimalkan serapan anggaran BTT yang ditujukan untuk menanggulangi bencana dan memperbaiki infrastruktur akibat bencana.

Banner Iklan Harianesia 300x600

Sebab berdasarkan data dari Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serapan Belanja Tidak Terduga (BTT) masih 0,33 persen atau Rp310 juta dari pagu anggaran sebesar Rp92,11 miliar.

Baca Juga :  Yuke Yurike Politisi PDIP Lempar Wacana Beli Lahan di Wilayah Penyangga

“Tentu dengan banyaknya bencana yang terjadi di bulan Oktober, kami mendorong Pemerintah Kota Bogor untuk segera mencairkan BTT untuk para korban bencana sebab realisasi serapan anggaran masih sangat minim,” kata Rusli, Kamis (17/10/2024).

Rusli juga menekankan pentingnya penyaluran BTT untuk para korban bencana, selain untuk memastikan tidak ada bencana susulan di lokasi, tetapi juga memaksimalkan serapan anggaran agar tidak terjadi SILPA.

Baca Juga :  H.Koimudin PJ.Walikota Lubuk Linggau : Mohon Maaf Apabila ada Aspirasi Masyarakat yang Belum Terwujud

Berdasarkan laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, dari 85 bencana yang terjadi terdapat 72 rumah terdampak dengan klasifikasi 31 rusak ringan, 26 rusak sedang dan 15 rusak berat.

Rusli pun menekankan kepada Pemkot Bogor agar segera menindaklanjuti SK kebencanaan yang dikeluarkan oleh BPBD agar pelaksanaan pembangunan bisa langsung dikerjakan dan tidak menjadi tanggungan di tahun berikutnya. Hal tersebut tentunya memerlukan sinergitas dan kecepatan pelaksanaan dari dinas-dinas teknis yang ada seperti Dinas PUPR dan Disperumkim Kota Bogor.

Baca Juga :  YLBHI Tolak Revisi UU Minerba, Permudah Perampasan Tanah

“Jadi dinas teknis harus segera melayani masyarakat yang kesulitan. Jangan sampai SK kebencanaan ini tidak ditindaklanjuti dan menjadi tanggungan di tahun berikutnya, seperti yang terjadi di tahun 2022 lalu. Nantinya laporan terkait BTT ini akan kami tindaklanjuti didalam rapat kerja komisi-komisi, sebab kami ingin memaksimalkan fungsi dan tugas DPRD Kota Bogor,” tutup Rusli.

Reporter : Tim Redaksi Harianesia 

Banner Iklan 1
Banner Iklan Harianesia 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *