Depok – Harianesia – Polemik terkait proyek drainase senilai Rp 679 juta di wilayah Kecamatan Tapos, Depok, ters memunculkan tanda tanya besar. Setelah pemberitaan sebelumnya yang mengungkap dugaan masalah dalam pelaksanaan proyek, muncul reaksi dari pihak pejabat kecamatan yang dinilai tidak tegas dan cenderung menghindari tanggung jawab.
Ketika dikonfirmasi oleh media, Suhendar selaku Penjabat (PJ) Camat Tapos memberikan tanggapan melalui pesan WhatsApp. Dalam pesannya, Suhendar menyebut masalah ini hanya miskomunikasi. “Ini cuma miskom aja bang, saya udah komunikasikan dengan lurah untuk diklarifikasi,” ujarnya.
Namun, ketika didesak lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud sebagai “miskomunikasi”, Suhendar mengaku belum bertemu dengan pihak Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). “Saya sudah minta lurah untuk fasilitasi pertemuan dengan Pokmas, LPM, dan media,” tambahnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Nurhadi selaku Lurah Sukamaju Baru yang disebut oleh Suhendar belum juga memberikan tanggapan kepada awak media. Padahal, publik menantikan kejelasan dan transparansi terkait penggunaan anggaran besar dalam proyek ini.
Sikap yang terkesan lambat dan saling lempar tanggung jawab ini dinilai melanggar hak publik atas informasi yang seharusnya menjadi prioritas utama. Pihak media mengingatkan agar pertemuan yang dijanjikan dapat segera terlaksana dan menghasilkan solusi konkret.
Publik kini menunggu langkah nyata dari pihak terkait untuk mengurai masalah ini. Apakah transparansi akan ditegakkan, atau justru kasus ini akan menjadi catatan kelam baru dalam pengelolaan anggaran daerah.
Editor : Tim Redaksi Harianesia
