JAKARTA,-Wagub Banten Dimyati Natakusumah meminta agar kegiatan unjuk rasa atau demonstrasi disetop selama puasa Ramadan di Banten. Termasuk sejumlah kegiatan yang dinilai bisa mencederai kekhusyukan ibadah di bulan puasa.
“Banyak biasanya kejadian-kejadian karena kebutuhan melakukan pencurian, perampokan bahkan kejadian-kejadian seperti penimbunan dan juga lainnya.
Termasuk hiburan-hiburan yang di bulan Ramadan ini betul-betul harus dibatasi, termasuk tadi yang saya sampaikan unras tadi, unjuk rasa, mohon di bulan Ramadan ini supaya tidak mencederai bulan Ramadan, disetop dulu di bulan Ramadan ini supaya tidak ada mengganggu bagaimana ibadah bulan puasa,” kata Dimyati, Rabu (26/2/2025).
Menanggapi
Hal tersebut,
Aktifis Penggiat Demokrasi asal Kota Tangerang Petrus Herman mengatakan,
” Selama Menyuarakan Kebenaran, Ketidak Adilan serta kesewenang wenangan dari pemimpin, tidak ada kata berhenti untuk melawan.
Menurutnya Kebebasan berpendapat dalam sebuah negara demokrasi adalah salah satu hak fundamental yang harus dijaga dengan baik. Hak ini memungkinkan setiap individu untuk menyuarakan pendapat, ide, dan kritik terhadap pemerintah tanpa rasa takut akan ancaman. Namun, dalam praktiknya ancaman masih membayangi siapapun yang lantang bersuara.
Kasus Band Sukatani ditengarai mendapatkan intimidasi karena lagu “Bayar Bayar Bayar”. Serta tindakan semena-mena aparat kepada masyarakat yang melakukan demo menjadi kondisi memprihatinkan di Indonesia sebagai negara demokrasi tandas Petrus.
Petrus Herman juga menegaskan “Padahal menjaga kebebasan berpendapat bukan hanya memperkuat partisipasi publik dalam kehidupan politik, tetapi juga memastikan terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Ia juga menyebut demokrasi di Indonesia sudah mengalami krisis dan mundur ke belakang. Di sisi lain, demokrasi hanyalah judul-judulan, dan praktik prosedural.
“Demokrasi kita cacat kalau bisa saya bilang,”
Untuk itu dirinya sangat menyayangkan pernyataan yang melarang Unjuk Rasa saat Ini.
Petrus Herman juga mengatakan ada sejumlah catatan dalam 2 periode pemerintahan Presiden Joko Widodo lalu. Seperti prestasi di bidang demokrasi, hukum, dan HAM dirasa jauh panggang dari api.
Dengan kata lain, soal penegakan hukum, HAM dan demokrasi masih jauh dari harapan publik.
“Gagal melindungi kebebasan penyampaian pendapat dan ekspresi masyarakat sipil secara damai dan gagal memberikan akses keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat. Negara masih gagal menghormati HAM.
Lalu apa bedanya kini pemerintahan sudah berganti, namun rakyat
masih saja dikebiri
Sehingga Demokrasi Jadi Basi tandasnya.
Menutup pembicaraan
melalui sambungan selulernya Petrus Herman Menegaskan
“Mengapa perlindungan hak asasi manusia penting dalam konteks demokrasi?”
Karena Perlindungan hak asasi manusia adalah elemen kunci dalam demokrasi untuk menjamin kebebasan individu, melindungi minoritas dari tirani mayoritas, dan memastikan adanya keadilan dalam sistem hukum.
Maka Perlu peran aktif masyarakat sipil dalam memperkuat demokrasi
Masyarakat sipil memiliki peran penting dalam memperkuat demokrasi dengan mengawasi pemerintah, menyuarakan kepentingan warga negara, dan menjadi agen perubahan melalui advokasi dan partisipasi aktif, jadi kurang tepat apabila pemimpin melarang larang unjuk
rasa pungkas Petrus Herman.
Editor: D.Wahyudi
