Jakarta | Harianesia.com – Instruksi PDI-P yang melarang kadernya, terutama para kepala daerah, untuk menghadiri retreat yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri di Magelang adalah keputusan yang keliru dan berpotensi menghambat koordinasi pemerintahan. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Cendekia Muda Muslim Indonesia (DPP CMMI), Anhar Tanjung, menegaskan bahwa langkah yang diambil oleh Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI-P bertentangan dengan sikap Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Pemerintahan.
“Keputusan Bu Megawati jelas berseberangan dengan kebijakan Presiden Prabowo. Ini bukan hanya soal politik, tetapi juga soal kepentingan rakyat. Retreat tersebut bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah agar pembangunan berjalan efektif, transparan, dan terarah. Jika kepala daerah tidak hadir, maka sinkronisasi pembangunan bisa terganggu dan akhirnya rakyat yang dirugikan,” tegas Anhar.
Lebih lanjut, Anhar mengingatkan bahwa sebagai negarawan, Megawati seharusnya tidak mengambil keputusan yang merugikan rakyat dan menghambat jalannya pemerintahan.
“Bu Mega adalah tokoh bangsa yang seharusnya menjadi teladan bagi generasi penerus. Oleh karena itu, kami meminta agar beliau tidak mengorbankan aspirasi rakyat demi kepentingan politik. Kepala daerah dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab atas pembangunan di wilayahnya, sehingga mereka harus bekerja sama dengan pemerintah pusat, bukan malah dihalangi,” tambahnya.
DPP CMMI juga menegaskan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah harus tetap sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat demi kepentingan bangsa.
“Kami mengingatkan kepada para kepala daerah dan wakil kepala daerah yang baru saja dilantik, agar tetap satu komando dengan pemerintah pusat. Hanya dengan sinergi yang kuat, pembangunan nasional dapat berjalan cepat dan merata, ekonomi rakyat bisa tumbuh, serta kepentingan masyarakat dapat terlayani dengan baik. Mereka adalah pelayan rakyat, bukan alat politik partai,” tutupnya.
Seperti dilansir dari TEMPO.CO, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepala daerah dari partainya untuk tidak menghadiri pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis, 20 Februari 2025, dan ditandatangani langsung oleh Megawati Soekarnoputri. Instruksi ini muncul hanya beberapa jam setelah Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, ditahan oleh KPK atas dugaan suap terkait Harun Masiku.
