JAKARTA,-Ir. R. Haidar Alwi, Mt, seorang pakar pertambangan serta pengusaha emas dan batubara, menegaskan bahwa Pertamina telah lama menjadi ladang subur bagi praktik korupsi dan mafia minyak. Sebagai perusahaan energi terbesar di Indonesia, Pertamina seharusnya menjadi tulang punggung kemandirian energi nasional. Namun, kenyataannya justru sebaliknya perusahaan ini terus dijadikan alat bagi segelintir elite untuk memperkaya diri, sementara rakyat hanya menjadi penonton dari kebocoran demi kebocoran yang tak kunjung terselesaikan.
Korupsi, manipulasi, serta jaringan mafia minyak bukan sekadar fenomena sesaat, melainkan telah mengakar dalam sistem sejak lama. Dari era Orde Baru hingga pasca-reformasi, skandal demi skandal terus mencuat, membuktikan bahwa Pertamina bukan sekadar perusahaan negara, tetapi telah menjadi pusat eksploitasi bagi para pemain gelap yang bersembunyi di balik layar.
*Era Orde Baru: Awal dari Penyimpangan Sistematis.*
Sejarah skandal di Pertamina bukan hal baru. Sejak era Ibnu Sutowo pada 1970-an, perusahaan ini telah disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu. Beberapa fakta mencengangkan dari masa itu:
1. 1975 – Pertamina terjerat utang luar negeri sebesar Rp10 miliar dolar AS, akibat proyek ambisius yang penuh dengan penyimpangan.
2. Dana perusahaan dipakai untuk kepentingan pribadi – termasuk membangun bisnis keluarga dan akuisisi aset di luar negeri.
3. Politik dan bisnis bercampur – Pertamina dijadikan sumber dana gelap bagi kepentingan rezim Orde Baru.
Setelah Ibnu Sutowo dilengserkan pada 1981, harapan untuk reformasi muncul. Namun, kenyataan berkata lain. Alih-alih bersih, Pertamina justru terus disusupi oleh kepentingan kelompok tertentu:
1. 1987 – Harga impor minyak digelembungkan, mengakibatkan kerugian negara hingga ratusan juta dolar AS.
2. 1990-an – Sejumlah petinggi perusahaan kedapatan menerima suap dari perusahaan asing untuk mengamankan kontrak ekspor minyak.
Bahkan setelah reformasi 1998, pola permainan tetap berlanjut, hanya dengan aktor yang berbeda.
*Pasca Reformasi: Janji Perubahan yang Palsu.*
Reformasi membawa harapan akan tata kelola yang lebih baik. Namun, kenyataannya, korupsi di Pertamina tidak pernah benar-benar hilang. Sejumlah skandal besar mengguncang perusahaan ini, di antaranya:
1. 2001-2003 – Kasus Nitie Hudaya, pengadaan kapal tanker yang menyebabkan kerugian negara lebih dari Rp150 miliar.
2. 2009 – Dana pensiun Pertamina bocor, dengan total kerugian mencapai Rp1,3 triliun akibat investasi bodong.
3. 2009-2014 – Karen Agustiawan, mantan Direktur Utama Pertamina, terseret kasus kontrak gas alam cair (LNG) yang merugikan negara Rp1,7 triliun.
4. 2018-2023 – Korupsi dalam tata kelola minyak mentah menyebabkan kebocoran keuangan negara hingga Rp193,7 triliun.
Skema korupsi semakin berkembang dan semakin sistematis, dengan pola permainan yang semakin rapi.
*2025: Mafia Minyak Terbesar Dibongkar, 9 Orang Ditangkap!*
Terbaru, pada tahun 2025, Kejaksaan Agung mengungkap salah satu skandal terbesar dalam sejarah Pertamina. 9 tersangka telah ditetapkan, dengan enam di antaranya adalah petinggi perusahaan.
Berikut daftar individu yang terlibat dalam kejahatan ini:
1. Riva Siahaan (RS) – Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, diduga mengatur strategi pengurangan produksi kilang untuk memanipulasi pasokan.
2. Yoki Firnandi (YF) – Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, memainkan peran dalam pengaturan biaya transportasi minyak yang berlebihan.
3. Sani Dinar Saifuddin (SDS) – Direktur PT Kilang Pertamina Internasional, bertanggung jawab atas pengadaan minyak impor dengan spesifikasi yang merugikan kilang domestik.
4. Edward Corne (EC) – VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga, diduga mengatur harga impor bahan bakar secara tidak wajar.
5. Agus Purwono (AP) – VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, terlibat dalam skandal manipulasi harga minyak mentah.
6. Maya Kusmaya (MK) – Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, menyetujui strategi pencampuran bahan bakar ilegal.
7. Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) – Pihak swasta yang mendapat keuntungan dari penggelembungan biaya transportasi minyak.
8. Dimas Werhaspati (DW) – Komisaris di beberapa perusahaan swasta yang mengatur jalur distribusi minyak ilegal.
9. Gading Ramadhan Joedo (GRJ) – Komisaris perusahaan pengiriman minyak yang mengatur transportasi dengan skema korupsi.
Praktik ini merugikan negara kurang lebih 1000 triliun, dengan pola permainan yang hampir sempurna jika tidak terbongkar.
*Mengapa Pertamina Tak Bisa Bersih?*
Ada beberapa alasan mengapa korupsi di Pertamina tidak pernah benar-benar bisa diberantas:
1. Minim transparansi – Keputusan bisnis sering kali dilakukan tanpa mekanisme audit yang jelas.
2. Intervensi politik yang masif – Banyak jabatan strategis diisi oleh orang-orang yang memiliki kepentingan politik.
3. Jaringan mafia yang terlalu kuat – Sistem korupsi telah membentuk ekosistem yang sangat sulit dihancurkan.
4. Lemahnya penegakan hukum – Banyak kasus yang berakhir tanpa hukuman berat, membuat efek jera tidak pernah benar-benar terjadi.
*Haidar Alwi: Tak Ada Pilihan Selain Reformasi Total!*
Menanggapi kondisi ini, Ir. R. Haidar Alwi, Mt, menegaskan bahwa Pertamina tidak bisa dibiarkan terus-menerus menjadi sarang korupsi.
“Jika mafia minyak tetap bercokol di Pertamina, jangan pernah bermimpi Indonesia bisa mencapai kemandirian energi. Kebocoran dana selama puluhan tahun menunjukkan bahwa perusahaan ini butuh perombakan total,” tegas Haidar Alwi.
Sebagai pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, ia telah lama menyerukan pentingnya transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam. Masyarakat harus lebih aktif mengawasi tata kelola energi nasional.
“Negara ini bukan milik segelintir orang yang bermain di balik layar. Pertamina harus kembali menjadi perusahaan yang benar-benar bekerja untuk rakyat. Jika kita tidak bergerak sekarang, maka kita hanya membiarkan perampokan ini terus terjadi!” pungkas Haidar Alwi.
*Tidak Ada Pilihan Selain Pembersihan Total!*
Jika Indonesia ingin mewujudkan energi yang berdaulat dan bersih, maka Pertamina harus direformasi dari akar-akarnya. Tidak ada jalan lain selain memastikan transparansi, penghentian intervensi politik, serta pemberantasan mafia minyak tanpa kompromi.
Seperti yang telah ditegaskan oleh Ir. R. Haidar Alwi, Mt, perang melawan korupsi di sektor energi tidak bisa ditunda lagi. Jika tidak, maka negara ini hanya akan menjadi sumber eksploitasi bagi segelintir elite yang terus menguras sumber daya tanpa batas.
Editor : D.Wahyudi
