Bogor – Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil melaksanakan reses di masa sidang kedua, tahun sidang 2025 selama tiga hari berturut-turut. Kegiatan reses digunakan oleh Adityawarman untuk menyerap aspirasi warga di daerah pemilihan (Dapil) Bogor Timur dan Bogor Tengah.
Adityawarman menyampaikan bahwa melalui reses, maka ia bisa mendapatkan gambaran jelas permasalahan yang dialamu oleh warga. Sehingga nantinya kebijakan yang disusun dapat memberikan rasa nyaman dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah.
“Perencanaan pembangunan memang harus dilakukan dengan metode bottom up, sehungga kebijakan yang disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat. Maka itu adalah esensi dari reses yang dilakukan oleh DPRD Kota Bogor,” kata Adityawarman.
Politisi PKS ini mencatat, berdasarkan hasil reses bahwa diawal 2025 kondisi ekonomi Kota Bogor mulai menunjukkan sisi negatif, dimana daya beli masyarakat mengalami penurunan dan banyaknya aduan perihal kenaikan harga sembako.
Sehingga ia menilai perlu adanya langkah konkret dari pemerintah Kota Bogor untuk mencegah terjadinya inflasi. Terutama menjelang lebaran di akhir Maret nanti.
“Tentu sisi ekonomi Kota Bogor harus diperhatikan. Aduan perihal naiknya harga sembako akan segera saya sampaikan ke pemkot agar dilakukan pencegahan inflasi menjelang lebaran nanti,” ujar Adit.
Sebagai salah satu anggota DPRD Kota Bogor tiga periode, Adityawarman mengungkapkan masalah pendataan peserta BPJS PBI yang non aktif masih menjadi persoalan di masyarakat.
Ia pun mengaku akan mendorong persoalan ini ke tingkat provinsi agar bisa mendapatkan bantuan anggaran. Sehingga angka cakupan peserta BPJS Kesehatan di Kota Bogor bisa mencapai 100 persen.
“Pelayanan kesehatan harus dimaksimalkan. Angka cakupan peserta juga harus ditingkatkan. Sehingga kami dari DPRD Kota Bogor akan meminta ke pihak DPRD Provinsi agar bisa diberikan bantuan,” jelas Adityawarman.
Lebih lanjut, Adityawarman menilai untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 dan visi Kota Bogor sebagai “Kota Sains Kreatif, Maju dan Berkelanjutan” maka keberadaan kader posyandu harus diperhatikan.
Ia mengaku mendapatkan banyak keluhan dari kader-kader posyandu atas minimnya anggaran untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT), biaya operasional (BOP).
“Untuk itu kami di DPRD akan memperjuangkan BOP Posyandu dan PMT agar angka stunting bisa ditekan dan anak-anak Kota Bogor tumbuh dengan gizi yang cukup untuk mencapai Indonesia Emas 2045,” tegas Adityawarman.
Disamping itu, ia juga mendorong agar keberadaan lansia lebih di perhatikan. Sebab dalam kegiatan reses, Adityawarman juga mendapatkan aduan perihal keberadaan lansia yang belum mendapatkan atensi khusus.
Adityawarman mengungkapkan bahwa DPRD Kota Bogor sudah menetapkan Perda Kota Bogor nomor 9 tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Lanjut Usia yang pembentukannya diinisiasi oleh DPRD Kota Bogor.
“Terkait isu kesejahteraan lansia akan kami dorong agar pelaksanaan perda yang sudah ada bisa dimaksimalkan oleh Pemkot Bogor,” pungkasnya.
