Kabupaten Bogor – Harianesia – Aktivis dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kumpulan Pemantau Korupsi Bersatu (KPKB) mengajukan surat audiensi resmi terkait dugaan penyelewengan anggaran dalam kegiatan Dinas PUPR Kabupaten Bogor, berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk tahun anggaran 2023-2024.
Zefrii, Ketua LSM KPKB, menyatakan kekecewaannya terhadap Dinas PUPR yang dinilai tidak transparan. Menurutnya, komunikasi yang dijalin dengan Kepala Dinas, Iwan Irawan, menunjukkan adanya ketidakjelasan. “Kepala Dinas hanya melempar persoalan ini ke Kepala Bidang terkait dugaan mark-up sebesar 3,6 miliar. Kami sangat menyayangkan sikap saling lempar tanggung jawab atas temuan BPK ini,” tegas Zefrii.
“Kami hanya ingin mengetahui apakah temuan BPK ini sudah diselesaikan dengan pengembalian anggaran ke kas negara atau belum. Tidak ada pertanyaan lain selain itu. Jika sikap seperti ini terus berlanjut, kami akan menyurati Pemkab Bogor dan meminta audiensi di Gedung DPRD,” pungkasnya.
Hal serupa diungkapkan oleh Sekretaris Dinas, Edi Mulyadi, yang mengarahkan pertanyaan ke Inspektorat. Namun, hingga saat ini, Inspektorat belum memberikan tanggapan apapun, yang semakin memperbesar tanda tanya di kalangan aktivis.
Reporter : Tim Redaksi Harianesia
