Jakarta, Harianesia.com – Wali murid di SMKN 1 Marabahan, Kalimantan Selatan, menyayangkan keputusan komite sekolah yang mengenakan kutipan dana tanpa transparansi.
Menurut salah satu wali murid, Bapak Iwan, yang anaknya kini duduk di kelas III, kutipan yang dikenakan sebesar Rp 780.000 per siswa per tahun. Dengan jumlah siswa sekitar 700 orang, ia menilai total dana yang terkumpul terlalu besar dan tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah.
“Kami tidak setuju dengan kutipan yang dikenakan oleh komite sekolah. Kami ingin tahu secara jelas bagaimana dana tersebut digunakan,” ungkapnya kepada Harianesia.com, Minggu (2/2/2025).
Selain itu, wali murid juga mengeluhkan kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana oleh komite sekolah. Meskipun telah diadakan rapat, hasilnya tidak disampaikan kepadanya karena ia berhalangan hadir. Ia juga mengungkapkan bahwa putrinya sering ditagih uang sebesar Rp 780.000 oleh pihak komite sekolah saat pergantian jam pelajaran.
Hingga berita ini ditulis, komite sekolah belum memberikan tanggapan atas protes para wali murid. Awak media masih berupaya menghubungi pihak sekolah, termasuk Ibu Musdalifah, yang menurut keterangan orang tua siswa, dana kutipan tersebut disetorkan melalui rekening pribadinya.
Aturan Pemerintah Terkait Biaya Pendidikan di Sekolah Negeri
Di Indonesia, sekolah negeri, termasuk SMK Negeri, dilarang mengenakan biaya tambahan kepada siswa, kecuali untuk beberapa kebutuhan tertentu yang telah diatur dalam peraturan pemerintah.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sekolah negeri tidak diperbolehkan mengenakan biaya pendidikan kepada siswa, kecuali untuk biaya tertentu seperti praktik, ekstrakurikuler, dan biaya lain yang telah disetujui oleh komite sekolah.
Komite sekolah sebagai lembaga yang membantu pengelolaan pendidikan harus memastikan bahwa setiap kutipan atau pungutan bersifat sukarela dan tidak membebani siswa. Jika terjadi ketidaksesuaian, wali murid berhak meminta laporan keuangan yang transparan dan jelas.
(Herman)
