Tulang Bawang – Dana Desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kemajuan Kampung Mesir Dwi Jaya, Kecamatan Gedong Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang, diduga disalahgunakan oleh oknum kepala kampung Barisi Temuan ini mencuat pada Rabu (9/07/2025).
Hasil investigasi tim wartawan perwakilan Kab. Tulang Bawang mengungkap dugaan adanya praktik penyimpangan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Modus yang digunakan mencakup mark-up anggaran hingga laporan fiktif terkait pelaksanaan program pembangunan desa.
Alokasi Dana Desa (DD) tahun 2023 dilaporkan tidak sesuai dengan realisasi di lapangan. Bahkan, laporan pertanggungjawaban yang ditampilkan dalam APBKam menyebutkan program-program tersebut telah selesai, meskipun kenyataannya tidak sesuai fakta.
“Diduga pihak kampung sengaja membuat laporan fiktif, melakukan mark-up, dan memanipulasi data agar terlihat sesuai rencana, dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok,” ujar salah satu sumber terpercaya yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Tahapan Penyaluran
Status Desa: BERKEMBANG
1. Rp 301.472.400 40.04
2. Rp 225.872.400 30.00
3. Rp 225.563.200 29.96
Detail data penyaluran
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani ** Rp 115.303.000
Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) Rp 30.510.000
Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Rp 14.000.000
Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) Rp 800.000
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Rp 38.761.100
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa, Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst) Rp 23.200.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** Rp 27.000.000
Keadaan Mendesak Rp 75.600.000
Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa Rp 9.600.000
Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) ** Rp 14.400.000
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD Rp 9.000.000
Peningkatan kapasitas perangkat Desa Rp 9.000.000
Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst) Rp 65.000.000
Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa Rp 22.587.240
Pengembangan Sistem Informasi Desa Rp 6.000.000
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait) Rp 16.600.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll) Rp 16.224.500
Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)** Rp 11.235.000
Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)** Rp 6.000.000
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa Rp 5.616.100
Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan Rp 39.894.162
Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan Rp 8.250.000
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll) Rp 8.319.198
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll) Rp 150.207.700
Sejumlah warga Kampung Mesir Dwi Jaya juga mengungkapkan rasa kecewa terhadap kepemimpinan kepala kampung Barisi 2 periode tidak ada kemajuan.
Dari beberapa item, laporan keuangan kampung Mesir Dwi Jaya, salah satunya dugaan kuat mar’up, seperti.
1. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst) Rp 65.000.000.
2. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Rp 150.207.700
Masyarakat mendesak pihak berwenang, khususnya Kejaksaan tinggi Bandar Lampung, untuk turun tangan mengusut dugaan ini.
“Kami ingin pihak kejaksaan memeriksa dan memanggil kepala kampung Barisi agar permasalahan ini jelas,” kata beberapa warga yang ditemui oleh media ini.
Hingga berita ini diturunkan, kepala kampung Barisi belum bisa dihubungi untuk dimintai konfirmasi. Media ini juga berharap pihak Kecamatan Gedong Aji Baru segera mengambil tindakan tegas terkait persoalan tersebut.
(Tim/Bersambung)
