JAKARTA,-R. Haidar Alwi, pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, memberikan pandangan terkait gelombang penolakan terhadap RUU TNI yang baru disahkan. Ia menekankan bahwa setiap kebijakan negara, termasuk revisi ini, harus dilihat dengan kepala dingin dan analisis yang matang, bukan hanya dari perspektif ketakutan masa lalu.
Menurutnya, perubahan pada UU TNI bukan bertujuan mengembalikan praktik dwifungsi militer, melainkan memastikan stabilitas nasional tetap terjaga. Keamanan yang kuat akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, sehingga pemahaman yang komprehensif sangat diperlukan sebelum menilai kebijakan ini secara negatif.
*Mahasiswa Harus Jadi Katalis Dialog, Bukan Oposisi Tanpa Solusi.*
Merespons demonstrasi mahasiswa yang menolak RUU TNI, Haidar Alwi menegaskan bahwa sikap kritis harus diiringi dengan solusi. Protes tanpa tawaran alternatif hanya akan memperkeruh keadaan tanpa hasil nyata bagi bangsa.
“Demokrasi bukan hanya tentang menolak, tapi juga bagaimana membangun dialog yang solutif. Mahasiswa memiliki peran penting dalam mengawal kebijakan negara, namun peran itu harus dilakukan dengan bijaksana, bukan sekadar turun ke jalan tanpa pemahaman mendalam,” ujar Haidar Alwi. (Kamis 20/03/2025)
Ia mengajak mahasiswa untuk membuka ruang diskusi dengan pemerintah dan DPR guna mencari titik temu terbaik bagi semua pihak. Sikap terbuka terhadap dialog akan lebih bermanfaat bagi masa depan bangsa daripada sekadar demonstrasi yang berujung kebuntuan.
*Menepis Narasi Kembali ke Orde Baru.*
Salah satu kekhawatiran terbesar dari kelompok penentang adalah kemungkinan dwifungsi TNI kembali diterapkan. Namun, Haidar Alwi menegaskan bahwa asumsi tersebut tidak memiliki dasar yang kuat.
“Kita tidak bisa terus-menerus terjebak pada trauma sejarah. Yang harus kita lakukan adalah memastikan ada mekanisme kontrol yang baik agar revisi ini tetap berjalan sesuai prinsip demokrasi,” tegasnya.
Menurutnya, revisi UU TNI harus dilihat sebagai langkah untuk memperkuat sinergi antarlembaga negara, bukan sebagai ancaman bagi supremasi sipil. Pemahaman yang lebih mendalam tentang substansi perubahan ini sangat diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang merugikan kepentingan nasional.
*Kesimpulan: Persatuan untuk Kepentingan Bangsa.*
Dalam situasi yang penuh polemik ini, Haidar Alwi menegaskan bahwa persatuan adalah kunci utama bagi kemajuan Indonesia. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama mahasiswa, untuk mengedepankan diskusi yang konstruktif daripada sekadar menolak tanpa solusi.
Dengan demikian, RUU TNI harus dipandang sebagai bagian dari upaya membangun negara yang lebih kuat, dan semua pihak harus berkontribusi secara positif agar kesejahteraan rakyat tetap menjadi prioritas utama.
“Jika ada poin yang perlu dikoreksi dalam revisi ini, lakukan melalui jalur yang benar. Jangan sampai perbedaan pendapat justru melemahkan bangsa ini. Kebijakan yang baik lahir dari dialog yang sehat, bukan dari sekadar aksi protes tanpa kejelasan,” pungkas Haidar Alwi.(**)
