Jakarta – Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, menegaskan peran penting Kejaksaan RI dalam mendukung agenda strategis pemerintah, termasuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan pemberantasan korupsi. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan RI Tahun 2025 yang berlangsung pada 14–16 Januari di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta.
Rakernas tahun ini mengusung tema besar, “Asta Cita Sebagai Penguatan Transformasi Kejaksaan Yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel, dan Modern.” Salah satu sorotan utamanya adalah keberhasilan dalam penyelesaian aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), dengan nilai pemulihan mencapai Rp 41 triliun dari target Rp 110 triliun. Pencapaian ini menjadi bukti konkret keberhasilan sinergi antara Kejaksaan RI dan berbagai instansi dalam menjalankan tugas penegakan hukum dan pengawasan.
Kejaksaan RI Perkuat Kolaborasi dengan Kementerian Keuangan
Dalam paparannya, Sri Mulyani menyampaikan apresiasi atas kontribusi Kejaksaan RI dalam berbagai program strategis. Kolaborasi yang erat terlihat pada berbagai Satuan Tugas (Satgas), seperti Satgas Covid-19, Satgas Sawit, Satgas BLBI, serta pengawasan end-to-end di sektor keuangan, termasuk penindakan pidana perpajakan, kepabeanan, lelang, hingga kasus korupsi pengadaan barang dan jasa.
“Kejaksaan RI telah membuktikan komitmen nyata dalam mendukung agenda besar negara, baik melalui penegakan hukum maupun pemulihan aset negara yang signifikan,” tegas Sri Mulyani.
Transformasi Menuju Sistem Peradilan Modern
Kejaksaan RI kini berada di jalur transformasi besar menuju penerapan Single Prosecution System yang modern dan terintegrasi. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi penanganan perkara melalui integrasi elektronik dari tahap penyidikan hingga eksekusi, serta koneksi data yang terpusat dengan instansi penegak hukum lainnya.
Menteri Keuangan menegaskan, transformasi ini menjadi langkah krusial dalam memperkuat tata kelola hukum yang lebih transparan dan akuntabel. Kejaksaan RI juga terus menjalin sinergi dengan Kementerian Keuangan melalui Nota Kesepahaman dan perjanjian kerja sama di berbagai bidang strategis, termasuk pengawasan aset dan pemulihan kerugian negara.
Momentum Penting untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan
Rakernas Kejaksaan RI 2025 menjadi momentum strategis dalam mendorong Kejaksaan sebagai pengawal keadilan yang adaptif dan modern. Menteri Keuangan menekankan bahwa kolaborasi antara Kejaksaan dan Kementerian Keuangan adalah kunci dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang berkelanjutan.
“Kolaborasi ini bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga komitmen bersama untuk menjaga integritas dan memastikan keberlanjutan pembangunan ekonomi nasional,” pungkas Sri Mulyani.
Sumber : kepala pusat penerangan hukum
Reporter: Heri
