Bogor – Pemberhentian layanan Biskita Trans Pakuan memunculkan polemik di tengah-tengah masyarakat. Menanggapi isu yang berkembang, DPRD Kota Bogor melalui Komisi II dan Komisi III menggelar rapat gabungan dengan Dinas Perhubungan (Dishub), Perumda Trans Pakuan dan PT. Kodjari selaku operator layanan.
Setelah mendengarkan penjelasan dan pemaparan dari Dishub Kota Bogor, Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Abdul Kadir Hasbi Alatas menyimpulkan bahwa dimasa transisi ini perlu adanya kolaborasi dari semua pihak demi menjaga pelayanan transportasi bagi masyarakat, terutama bagi para pelajar yang selama ini menjadi pelanggan Biskita.
Hasbi menyampaikan bahwa langkah pemkot yang saat menyediakan enam unit bus akan ditambah dengan empat unit bus dewan.
“Insyaallah kami dari DPRD akan mendorong penggunaan bus DPRD setelah menyelesaikan masalah administrasi,” kata Hasbi.
Koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor, Wamendagri Bima Arya dan Wali Kota Bogor terpilih Dedie A. Rachim pun menghasilkan keputusan bahwa subsidi dari pemerintah pusat akan kembali turun untuk Biskita Trans Pakuan.
Selain itu, Hasbi juga menyampaikan bahwa DPRD akan melakukan kordinasi langsung dengan BPTJ dalam waktu dekat ini. Hal tersebut guna memastikan rencana transportasi di Kota Bogor dan pengembangan Biskita Trans Pakuan.
“Intinya kami dari DPRD mendukung penuh pelayanan Biskita dan akan mendukung Pemkot Bogor untuk bisa melewati masa transisi ini,” jelas Hasbi.
Terpisah, Kadishub Kota Bogor, Marse Hendra Saputra, menyampaikan hasil rapat kerja ini akan terus mengaspal atas dukungan dari DPRD Kota Bogor.
Kemudian Marse juga menyampaikan skema lanjutan Biskita di 2026 akan segera digodog oleh Pemkot Bogor dan DPRD Kota Bogor setelah mendapat kepastian subsidi dari pemerintah pusat dilanjutkan di 2025 ini.
“Tadi dukungan dari DPRD untuk kami di Dishub akan disuport, mulai dari anggaran, kajian, prosedur sampai 2026 dimungkinkan dianggarkan dari APBD secara bertahap,” pungkasnya.
