Jakarta_harianesia.com_13 Juli 2025 — Rencana aksi damai besar-besaran pada 21 Juli 2025 yang digagas oleh tenaga honorer non-database BKN se-Indonesia kini memasuki fase kritis. Dalam upaya mencari kejelasan informasi, awak media menghubungi Sekretaris Jenderal R4, Rini Antika, untuk memastikan arah dan motif gerakan ini.
Melalui pesan WhatsApp yang dikirim pada Minggu (13/7), awak media menanyakan secara tegas siapa saja yang terlibat, dari mana saja mereka berasal, dan apakah terdapat kepentingan politik atau organisasi lain yang menunggangi aksi tersebut. Berikut kutipan pesan konfirmasi dari media:
“Siapa saja yang terlibat langsung dalam rencana aksi ini? Mereka berasal dari daerah mana saja? Mohon disampaikan secara rinci jumlah peserta dari masing-masing wilayah. Arah dari gerakan ini sejatinya hendak dibawa ke mana? Apakah murni sebagai bentuk penyampaian aspirasi, atau justru sudah ada indikasi ditunggangi kepentingan tertentu?”
“Jika memang ada kepentingan lain yang bermain, mohon disebutkan secara terbuka: dari partai politik mana saja, dari LSM mana saja? Siapa tokoh atau pihak utama yang pertama kali menggagas dan mendorong terlaksananya aksi ini? Ini penting untuk diketahui secara terang-benderang agar tidak ada ruang untuk manipulasi opini publik.”
Merespons hal tersebut, Rini Antika menegaskan bahwa aksi ini murni berasal dari jeritan hati para tenaga honorer non-database BKN yang merasa dikecewakan oleh regulasi pemerintah pusat.
“Aksi damai 21 Juli 2025 akan dilakukan oleh seluruh tenaga honorer Non Data Base BKN se-Indonesia lintas profesi dan lintas instansi. Ini langkah terakhir setelah upaya persuasif melalui audiensi ke DPR RI dan kementerian tidak membuahkan hasil,” ujar Rini.
Ia membantah tegas adanya keterlibatan partai politik, LSM, atau aktor eksternal lain dalam perencanaan aksi ini.
“Tidak ada penunggang. Tidak ada parpol, tidak ada LSM. Ini murni dari kami yang kecewa terhadap regulasi yang menyimpang dari amanat UU ASN No. 20 Tahun 2023 dan Kepmenpan-RB No. 347 Diktum 33,” tegasnya.
Rini juga membeberkan bahwa massa aksi saat ini tercatat mencapai 20.000 orang, berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka adalah tenaga honorer non-database BKN yang selama ini luput dari perhatian negara, meski telah mengabdi hingga puluhan tahun.
“Karena sumber penggajian kami tidak sesuai prasyarat pendataan BKN 2022, maka kami tidak masuk database. Tapi bukan berarti kami tidak nyata. Banyak dari kami sudah bekerja 15, bahkan 25 tahun,” lanjutnya.
Mereka menuntut agar Presiden Prabowo tidak hanya fokus pada penyelesaian untuk tenaga honorer yang terdata dalam database BKN saja, namun juga mengakomodir nasib puluhan ribu honorer lainnya yang tak tercatat secara administratif, namun tetap menjalankan tugas negara.
Tiga tuntutan utama yang akan disuarakan dalam aksi damai tersebut menyasar pada kebijakan pusat, dengan harapan adanya regulasi baru yang lebih inklusif dan adil.(Tim)
