BANDUNG_harianesia.com_ Menyambut Hari Bhayangkara ke-79, Koordinator Aliansi Masyarakat Pemerhati Hukum, Akmal Fajriansyah, memberikan ucapan selamat kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri), namun sekaligus menyisipkan catatan kritis atas tantangan besar yang masih dihadapi institusi ini.
Dengan mengusung tema “Polri Presisi Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”, Akmal menilai tema tersebut belum sepenuhnya menjawab kegelisahan publik, terutama dalam aspek reformasi struktural, penegakan hukum yang adil, dan penguatan akuntabilitas institusi.
“Polri harus lebih dari sekadar simbol penjaga keamanan. Dalam negara hukum, Polri adalah garda depan penegakan keadilan dan pelindung hak asasi warga negara,” tegas Akmal.
Menurutnya, pendekatan Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) yang diusung Polri belum sepenuhnya dirasakan dampaknya di tingkat akar rumput. Banyak persoalan yang justru menimbulkan ketidakpercayaan publik, mulai dari dugaan pelanggaran etik hingga penanganan perkara yang diskriminatif.
Jangan Sekadar Tema, Wujudkan Reformasi Konkret
Akmal menilai bahwa modernisasi Polri tidak cukup berhenti pada pembaruan teknologi dan slogan kelembagaan, tetapi harus menyentuh aspek paling mendasar: integritas personel, penegakan hukum yang tak pandang bulu, dan keterbukaan terhadap pengawasan publik.
“Transformasi kelembagaan tidak boleh berhenti pada narasi. Polri harus menunjukkan bahwa mereka berpihak pada keadilan substantif, bukan pada kekuasaan atau tekanan elit,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa legitimasi Polri hanya akan kuat bila dibangun di atas kepercayaan publik, yang lahir dari kinerja nyata, bukan hanya seremoni tahunan.
Stabilitas Nasional Harus Sejalan dengan Perlindungan Hak Rakyat
Akmal menekankan bahwa peran Polri dalam menjaga stabilitas nasional tidak boleh menafikan prinsip-prinsip demokrasi. Kepastian hukum, menurutnya, adalah fondasi utama dari pembangunan ekonomi. Namun kepastian itu harus berlaku adil, bukan hanya melayani kepentingan modal dan elit kekuasaan.
“Kalau hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, semua agenda transformasi ekonomi akan kehilangan legitimasi sosial,” ujarnya.
Dorongan Kritis: Reformasi Internal dan Partisipasi Publik
Aliansi Masyarakat Pemerhati Hukum mendesak agar Polri tidak alergi terhadap kritik dan membuka ruang lebih luas bagi pengawasan independen dari masyarakat sipil, termasuk dalam penanganan perkara-perkara strategis yang menyangkut publik.
“Kami harap HUT Bhayangkara ke-79 ini bukan hanya seremoni pujian, tapi jadi momentum konsolidasi reformasi nyata di tubuh Polri,” tutup Akmal.
Selamat Hari Bhayangkara ke-79. Jadilah pelindung rakyat, bukan pelayan kekuasaan.
