Depok – Harianesia – Pernyataan kontroversial Lurah Limo, AA Abdul Khoir, SE, pada Kamis, 19 Desember 2024, terkait Rencana Kerja dan Anggaran serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAS-SKPD) tahun 2024 menuai kritik tajam. Pimpinan Redaksi Harianesia.com, Heri Yanto, menilai bahwa pernyataan Abdul Khoir penuh ketidakkonsistenan dan menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab sebagai pejabat publik.
Dalam pernyataannya, Abdul Khoir mengatakan, “Ini bukan kegiatan di kelurahan kami… Dan kode rekening dan kegiatan itu tidak sinkron. Di kelurahan tidak ada belanja modal bangunan dan gedung.” Namun, menurut Heri, saat dilakukan konfirmasi ulang, Lurah Limo tidak mampu memberikan penjelasan yang lebih rinci dan jelas.
“Pernyataan tersebut sangat tidak berdasar dan justru menimbulkan kebingungan di masyarakat. Ketika saya mencoba mengonfirmasi ulang, dia gagal memberikan klarifikasi yang memadai. Ini adalah tindakan yang tidak pantas dari seorang pejabat publik,” ujar Heri Yanto pada Sabtu, 21 Desember 2024.
Heri menilai bahwa ketidakmampuan Abdul Khoir untuk memberikan jawaban yang jelas adalah cermin buruknya transparansi dan akuntabilitas. “Pernyataan seperti ini mencerminkan sikap yang tidak profesional. Jika seorang pejabat publik tidak mampu bertanggung jawab atas ucapannya sendiri, bagaimana masyarakat bisa mempercayai kepemimpinannya?” tegas Heri.
Lebih lanjut, Heri mendesak agar pejabat publik berhenti memberikan pernyataan yang tidak terverifikasi dan berpotensi menyesatkan. “Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang akurat, terutama soal anggaran dan rencana kerja yang menyangkut kebutuhan mereka. Pernyataan yang asal-asalan tanpa kejelasan hanya akan memperburuk citra pemerintahan,” tambahnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Lurah Limo belum memberikan respons atas kritik yang dilontarkan oleh Heri Yanto. Publik kini menunggu kejelasan lebih lanjut mengenai polemik ini, yang mencerminkan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai pejabat publik.
Heri mengingatkan bahwa masyarakat harus lebih kritis terhadap pernyataan pejabat yang terkesan menghindar dari tanggung jawab. “Ini bukan sekadar masalah komunikasi, tetapi juga masalah integritas. Jika dibiarkan, sikap seperti ini hanya akan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintahan,” pungkasnya.
Editor : Tim Redaksi Harianesia
