Depok – Harianesia – Dugaan kuat ketidakberesan dalam proyek rehabilitasi SDN 3 Pondok Terong semakin menegaskan adanya potensi penyalahgunaan anggaran. Hingga saat ini, pejabat Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok terus menghindar dan melempar tanggung jawab, tanpa memberikan kejelasan yang diminta. Sikap ini mencerminkan ketidakterbukaan yang mencederai kepercayaan publik.
Wartawan Heri, yang sebelumnya menerbitkan laporan kritis pada 26 November 2024 dengan judul “Rehabilitasi SDN 3 Pondok Terong Diduga Bermasalah: Pejabat Bungkam dan Blokir Media, Ada Apa yang Ditutupi?”, kembali mencoba menghubungi Sutarno, Sekretaris Dinas Pendidikan (Sekdisdik) Kota Depok, pada Jumat, 29 November 2024, melalui pesan WhatsApp. Namun tanggapan yang diberikan Sutarno jauh dari harapan dan justru menguatkan kesan menghindar.
Percakapan Heri dan Sutarno:
Pesan Heri:
“Selamat siang, Pak. Mohon klarifikasi, karena hingga saat ini belum ada tanggapan dari Bapak terkait hal ini. Apakah memang tidak ada tanggapan dari Bapak?”
Jawab Sutarno:
“Mangga ke Kabid Sarpras. Nuhun.”
Heri menjelaskan bahwa dirinya sudah berusaha menemui Hendy Astriono, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (Kabid Sarpras), yang disebut Sutarno. Namun, alih-alih mendapatkan penjelasan, Heri justru mengalami tindakan tidak profesional berupa pemblokiran nomor oleh Hendy dan ketidakhadiran pejabat tersebut di ruangannya.
Pesan Heri:
“Sudah. Malahan nomor saya diblokir, dan sudah berapa kali saya datang ke ruangannya tidak ada. Oleh karena itu, saya minta tanggapan dari Pak Sekdisdik terkait pemberitaan yang ini.”
Jawab Sutarno:
“Nanti diinfokan dan koordinasi ke Kabid Sarpras biar ada tindak lanjut. Nuhun.”
Pertanyaan Publik:
Apakah ada indikasi korupsi dalam pelaksanaan proyek rehabilitasi SDN 3 Pondok Terong?
Mengapa pejabat terkait memilih bungkam dan menghindar daripada memberikan penjelasan yang transparan?
Sikap pejabat Disdik Depok ini tidak hanya mencederai prinsip akuntabilitas, tetapi juga mengindikasikan buruknya tata kelola di institusi pendidikan. Masyarakat mendesak Wali Kota Depok untuk segera turun tangan, mengusut tuntas dugaan ini, dan mengambil tindakan tegas terhadap pejabat yang terlibat.
Kegagalan memberikan klarifikasi hanya akan semakin memperkuat kecurigaan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Jangan biarkan integritas pemerintahan dirusak oleh praktik seperti ini. Masyarakat menunggu jawaban yang jelas dan langkah nyata!
Editor : Tim Redaksi Harianesia
