JAKARTA,-Forum Kedaulatan Kesehatan Rakyat, yang dipimpin oleh Dr. Ribka Tjiptaning baru saja menggelar konferensi pers pada Rabu (5/2/2025) di Kekini Ruang Bersama, Cikini, Jakarta.
Dalam kesempatan ini, Ribka bersama Kedaualatan Kesehatan Rakyat mengangkat isu-isu kritis terkait kebijakan kesehatan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat, serta situasi nasional yang semakin carut-marut, khususnya dalam sektor kesehatan.
Dr. Ribka Tjiptaning menyatakan bahwa situasi ini berawal dari keluhan masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan akses kesehatan.
“Banyak rakyat susah berobat menggunakan BPJS, padahal semangat awal BPJS lahir itu dari semangat untuk meng-cover semua lapisan masyarakat. Biar bisa memotong birokrasi kita yang carut-marut, karena harapan Bu Mega saat itu ada universal coverage, semua rakyat di tanggung oleh negara (saat sakit).” Ujar Ribka.
Ia bersama relawan yang hadir meminta
di momentum 100 hari kepemimpinan
Presiden Prabowo untuk serius dalam
menangani isu kesehatan, disampaikan
untuk tidak hanya berfokus pada
program Makan Bergizi Gratis.
“Pemberian makanan bergizi gratis itu
boleh, dan baik saja tapi jika tujuannya
untuk mengentaskan stunting tidak
tepat. Karena stunting itu hulunya pada
Ibu hamil dan Baduta (bayi bawah dua
tahun) atau maksimal (program MBG)
diberikan pada anak PAUD.
Kalau SMP-
SMA sudah telat.” Terangnya disela-sela
konferensi pers
Ribka geram dengan kebijakan Menkes
Budi Sadikin yang meminta masyarakat
untuk menggunakan asuransi swasta
untuk menunjang kesehatan yang lebih
baik,
Disebut iuran 48 ribu murah, itu
konyol sekali pernyataan menkes.
Negara itu harusnya menjamin, tidak boleh ada satu orang pun tidak
mendapat fasilitas kesehatan.
Saya
rekomendadi presiden deh, suruh Dirut
BPJS dan Menkes itu diskusi dengan
kita, karena banyak anggaran negara
menguap begitu saja” katanya.
“Kami menolak menolak Program MBG
secara asal-asalan, harus ada evaluasi.
Terakhir saya minta presiden melalui
pemerintahan untuk membelo RS kelas
3, di beli negara.
Jadi nanti tidak ada lagi
kasus penolakan pada orang sakit,
masak karena ODGJ tidak dilayani?
Karena tidak ada KTP, itu pelanggaran.”
Pungkas Ribka
Selain itu, Forum Kedaulatan Kesehatan
Rakyat juga turut membahas situasi
sosial politik yang berimbas pada
ketahanan sistem kesehatan nasional.
Dalam kondisi seperti ini, mereka
menilai bahwa kebijakan yang tidak
tepat dapat memperburuk situasi dan
membahayakan masa depan kesehatan
masyarakat Indonesia.
Konferensi pers dihadiri oleh awak
media, aktivis dan berbagai relawan
kesehatan Indonesia. Ke depan akan
digelar diskusi yang lebih komprehensif
untuk menindaklanjuti kebijakan
kesehatan dari pemerintah, guna
memastikan sesuai dengan amanat UUD
1945 tentang kesehatan.
(D.Wahyudi)
