JAKARTA,-Anggota DPR RI Komisi XIII
dari Fraksi PDI
Perjuangan Marinus Gea meminta untuk mendalami kekurangan anggaran gaji staf di lingkungan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.
Menurutnya kekurangan anggaran DPD itu karena adanya pemekaran 4 Provinsi di Papua sehingga hal itu belum dimuat dalam anggaran DPD Tahun 2025.
Lebih lanjut ia katakan “Meskipun begitu, dirinya menekankan agar dilakukan pendalaman karena menurutnya anggaran tersebut harus nya telah dibahas, karena pemekaran 4 Kabupaten itu sejak tahun 2022.
Sedikit ada persoalan tadi persoalan kekurangan anggaran gaji dan honor dan juga beserta dengan staf dari 4 Kabupaten khususnya di Papua gitu, menurut keterangan dari kesekjenan ini belum masuk dalam anggaran 2025 ya dan Komisi 13 tentu mendalami ini dan tadi saya sempat menanyakan agar di lakukan pendalaman kenapa bisa ada kekurangan pengalokasian anggaran sementara pemekaran itu kan sudah terjadi 2022” ujar Marinus Gea dalam unggahan Video Instagramnya,
usai rapat Komisi XII DPR RI dengar pendapat dengan Sekjen DPD RI.
Ia juga menegaskan “Seharunya pada proses pembahasan anggaran 2025 ini pada tahun 2024 seyogianya sudah ada, karena sudah masuk perhitungan pemilihan DPD dari provinsi-provinsi yang dimekarkan” tandasnya.
Politisi PDIP
dari Dapil Banten III ini juga meminta untuk memperioritaskan penggajian terhadap anggota DPD RI dan staf dari 4 provinsi yang telah dimekarkan tersebut.
“Tadi kami usulkan ntuk mendalami akun-akun lain diluar pos gaji staf DPD RI untuk memberikan proritas pengajian terhadap 4 provinsi dan 16 orang anggota DPD serta stafnya yang menurut kesekjenan DPD tadi belum dialokasikan” pungkasnya
Editor : D.Wahyudi
