“Sekolah Rakyat adalah tameng ideologis bangsa. Ini bukan proyek biasa, tapi upaya serius membangun benteng nilai-nilai Pancasila sejak dini,” tegas Menko Polkam dalam keterangannya di Jakarta, Senin (14/7/2025).
Program ini digagas Presiden Prabowo sebagai jawaban atas dua tantangan mendesak: peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pemutusan mata rantai kemiskinan yang masih membelit banyak daerah. Namun lebih dari itu, menurut Menko Polkam, Sekolah Rakyat juga merupakan instrumen strategis dalam menjaga keutuhan dan stabilitas nasional.
“Di tengah ketidakpastian geopolitik global dan masifnya infiltrasi paham-paham destruktif, Sekolah Rakyat hadir sebagai mercusuar nilai kebangsaan. Ini investasi ideologis jangka panjang,” ujarnya tajam.
Sekolah Rakyat akan dibangun dengan fondasi kuat nilai-nilai Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Kurikulumnya bukan hanya memuat mata pelajaran umum, tetapi dipadukan dengan pendidikan bela negara, sejarah perjuangan bangsa, dan penanaman karakter nasionalis yang adaptif terhadap zaman.
Menko Polkam juga menyoroti pentingnya menghadirkan ruang edukasi yang dapat menangkal radikalisme, ekstremisme, dan polarisasi sosial yang kian mengancam anak-anak muda di era digital.
“Kita sedang berhadapan dengan perang senyap: disinformasi, hoaks, dan ideologi impor yang menggerogoti dari dalam. Sekolah Rakyat adalah filter dan jawaban nyata.”
Lebih lanjut, Kemenko Polkam mendorong semua elemen masyarakat—dari pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, hingga tokoh adat dan agama—untuk terlibat aktif dalam menyukseskan program ini. Targetnya jelas: minimal satu Sekolah Rakyat di setiap daerah sebagai model penguatan ideologi di akar rumput.
“Ketahanan bangsa tidak bisa hanya dibangun dari atas. Harus mengakar dari bawah. Sekolah Rakyat adalah bentuk nyata revolusi pendidikan berbasis ideologi yang inklusif, konkret, dan relevan dengan kebutuhan zaman.” (HR)
