Jakarta – Harianesia – Mahkamah Konstitusi sebagai guardian of democracy telah
menerbitkan 2 (dua) putusan landmark decisions yaitu Pertama, putusan MK No.
60/PUU-XXII/2024, tanggal 20 Agustus Tahun 2024, menjamin hak konstitusional
partai politik peserta pemilu 2024 untuk mengusung pasangan calon dalam
penyelenggaraan Pilkada serentak Tahun 2024.
MK memberi tafsir konstitusional
terhadap ketentuan Pasal 40 Ayat (1) UU No 10/2016, semula mengatur ambang
batas syarat pencalonan kepala daerah oleh partai politik berdasarkan perolehan kursi
dan suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD menjadi berdasarkan perolehan suara sah
Pemilu Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai rasio jumlah pemilih dalam
Daftar Pemilih Tetap dengan presentase yang setara dengan syarat pencalonan dari jalur perseorangan.
Kedua, putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024, tanggal 20 Agustus
2024, menegaskan syarat usia pencalonan kepala daerah dihitung sejak penetapan
pasangan calon oleh KPU.
Dalam Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024, syarat pencalonan kepala daerah yang
harus diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang minimal
memperoleh 20% kursi DPRD atau perolehan suara sah minimal 25% dianggap
Mahkamah tidak sejalan dengan maksud “kepala daerah dipilih secara demokratis”
sebagaimana dijamin Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945.
Ketentuan ini merugikan hak
partai politik karena suara sah hasil pemilu menjadi hilang/ tidak dapat digunakan
untuk menyalurkan aspirasinya dalam memperjuangkan hak masyarakat melalui
pencalonan kepala daerah.
Batasan ini secara faktual juga menimbulkan potensi
besar terjadi calon tunggal di banyak daerah pada Pilkada 2024.
Padahal, Pasal 18
ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menghendaki pemilihan kepala daerah yang
demokratis tersebut salah satunya dengan membuka peluang kepada semua partai
politik peserta pemilu yang memiliki suara sah dalam pemilu untuk mengajukan bakal
calon kepala daerah agar masyarakat dapat memeroleh ketersediaan calon yang
beragam dan inklusif.
Oleh karena itu, MK memberikan tafsir konstitusional dengan
mengubah syarat pencalonan menjadi berdasarkan perolehan suara sah pemilu
DPRD yang disesuaikan dengan rasio jumlah pemilih dalam DPT dalam suatu wilayah
yang selama ini merupakan batasan persyaratan dukungan bagi calon perseorangan.
Demikian halnya dalam Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024, bahwa ketentuan Pasal
7 ayat (2) huruf e UU No 10/2016 mengenai batas penghitungan usia calon kepala
daerah telah jelas dan terang dihitung sejak penetapan sebagai calon. ratio decidendi
Mahkamah Konstitusi sebagai marwah dari suatu putusan harus dibaca tidak terpisah
dan menjadi landasan berpikir amarnya.
Sehingga, keutuhan putusan tersebut
menyimpulkan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No 10/2016 tidak perlu tafsir lebih
selain diartikan dihitung sejak masa penetapan sebagai calon kepala daerah.
Mahkamah pun telah menegaskan bahwa apabila calon kepala daerah tidak
mengikuti ketentuan batas usia pada putusan ini, maka sebagai pelaksana kekuasaan
kehakiman sengketa hasil pilkada, Mahkamah berpotensi menyatakan calon kepala
daerah bersangkutan tidak sah.
Untuk itu KPU harus memastikan seluruh calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memenuhi syarat usia untuk mengikuti
semua tahapan Pilkada.
Kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum nasional setara
dengan UU untuk dilaksanakan.
Untuk Itu KPU sebagai pelaksana hukum (self
regulatory bodies) wajib melaksanakan putusan MK yang bersifat final dan mengikat.
Guna menjamin dan melindungi hak kostitusional partai politik peserta Pemilu 2024
untuk mengusung pasangan calon dalam Pilkada Serentak 2024 serta mewujudkan
Pilkada yang demokratis, fair dan adil, KPU agar segera menerbitkan revisi peraturan
No. 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota.
Hal demikian sesuai dengan
kewajiban hukum KPU untuk menyelenggarakan pemilihan berdasarkan prinsip-
Mandiri, Profesional, Berkepastian Hukum dan Adil.
Demikian pula Bawaslu sesuai desain lembaga penyelenggara pemilu harus
melaksanakan fungsi checks and balances untuk memastikan putusan MK
dilaksanakan oleh KPU.
Apabila KPU dan Bawaslu tidak melaksanakan tugas dan
wewenang sebagaimana diperintahkan UU, DKPP berdasarkan laporan/pengaduan
masyarakat sepatutnya memberikan sanksi maksimal atas tindakan penyelenggara
pemilu yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu demokratis, mengingat
pembangkangan terhadap putusan MK merupakan pelanggaran terhadap hak warga
negara untuk mendapatkan banyak pilihan pasangan calon.
KPU juga harus
memastikan semua calon memenuhi syarat usia dihitung sejak penetapan pasangan
calon oleh KPU.
Penetapan calon yang tidak memenuhi syarat usia merupakan
perbuatan melanggar prinsip pemilu yang fairness dan adil.
Untuk itu KPU harus
segera melakukan revisi PKPU No 8 Tahun 2024, ketidakpastian pelaksanaan
putusan MK dapat menimbulkan krisis konstitusi yang mengancam keberlangsungan
sistem demokrasi konstitusional di Indonesia dan menjerumuskan Indonesia pada
negara Kekuasaan bukan negara hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat
(3) UUD NRI 1945.
Indonesia adalah negara hukum yang ditopang sistem politik demokrasi, maknanya
Penyelenggara Pemilu harus patuh terahadap peraturan Perundang-undangan dan
putusan lembaga peradilan.
Kepastian hukum pemilu harus diwijudkan oleh KPU melalui revisi Peraturan No. 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan yang menjamin hak
partai politik yang inklusif, seluruh parpol peserta pemilu 2024 berhak mengajukan
pasangan calon berdasarkan perolehan suara sah Pemilu Anggota DPRD
Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai rasio jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap
dengan presentase yang setara dengan syarat pencalonan dari jalur perseorangan.
Demikian pula dengan syarat calon harus dipastikan semua calon memenuhi syarat usia dihitung sejak penetapan pasangan calon oleh KPU
KPU, Bawaslu dan DKPP harus menyadari kembali kedudukan konstitusionalnya
sebagai lembaga yang bersifat mandiri berdasarkan Pasal 22E ayat (5) UUD NRI
1945.
Sebagai lembaga yang dijamin konstitusi, KPU mempunyai tanggung jawab
konstitusional untuk menyelenggarakan pilkada yang adil dan berintegritas.
Sesuai
prinsip kemandirian, KPU perlu menempatkan pada posisi yang pro-justitia dan
terlepas dari segala kekuatan eksternal yang menghambat keadilan pilkada baik
secara hukum, etika, dan moral, apalagi perlawanan terhadap konstitusi.
Kami percaya bahwa KPU punya kepekaan sosial dan politik untuk menilai segala kegiatan
yang mengancam demokrasi Indonesia.
Jakarta, 21 Agustus 2024
Seruan Penyelenggara Pemilu Periode 2001 – 2023
1. Prof. Dr. Jimly Ashiddiqie, S.,H. (Anggota DKPP Periode 2012-2017)
2. Prof. Dr. Ramlan Surbakti, MA (Wakil Ketua KPU Periode 2001 – 2007)
3. Prof. Dr. Valina Singka Subekti, M., Si (Anggota KPU Periode 2001-2007 &
Anggota DKPP Periode 2012-2017)
4. Dr. Imam B. Prasodjo (Anggota KPU Periode 2001-2004)
5. Prof. Dr. Anna Erliyana, S.,H, M.,H (Anggota DKPP Periode 2012-2017)
6. Prof. Dr. Topo Santoso, S.,H, M.,H. (Anggota Panwaslu Periode 2001-2004)
7. Prof. Dr. Muhamad, S., IP, MS.,i (Ketua Bawaslu Periode 2012-2017 dan Ketua
DKPP Periode 2017-2022)
8. Didik Supriyanto, S., IP, MIP (Anggota Panwaslu Periode 2001-2004 dan Anggota
DKPP Periode 2017-2022)
9. Dr. Nur Hidayat Sardini, M., Si (Anggota Bawaslu Periode 2008-2012 & Anggota
DKPP Periode 2012-2017)
10. Pdt. Saut Hamonangan Sirait (Wakil Ketua Panwaslu Periode 2001-2004,
Anggota KPU Periode 2008-2012 dan Anggota DKPP Periode 2012-2017)
11. Dr. Endang Sulastri, MS.,i (Anggota KPU Periode 2008-2012)
12. Dr. Sri Nuryanti, MA (Anggota KPU Periode 2008-2012)
13. Drs. Hadar Nafis Gumay (Anggota KPU Periode 2012-2017)
14. Abhan Misbah, S.,H, M.,H (Ketua Bawaslu Periode 2017-2022)
15. Endang Wihdatiningtyas, SH (Anggota Bawaslu Periode 2012-2017 & Anggota
DKPP ex officio Bawaslu Periode 2012-2017)
16. Ilham Syahputra, S.,IP (Ketua KPU Periode 2017-2022)
17. Wahidah Suaib, MS.,i (Anggota Bawaslu Periode 2008-2012)
18. Dr. Wirdyaningsih, S.,H, M.,H (Anggota Bawaslu Periode 2008 – 2012)
19. Dr. Bambang Eka Cahya Widodo (Anggota Bawaslu Periode 2008-2012)
20. Partono Samino (Anggota KPU DKI Jakarta Periode 2017-2022)
21. Mashudi (Anggota KPU Provinsi Banten Periode 2017-2022)
22. Ilham Muhammad Yasir (Ketua KPU Provinsi Riau Periode 2019-2024)
23. Benget Manahan Silitonga (Anggota KPU Provinsi Sumut Periode 2013-2023)
24. Dr. Nanang Trenggono (Ketua KPU Provinsi Lampung Periode 2012-2017)
25. Tharmizi (Wakil Ketua KIP Aceh Periode 2018-2023)
26. Arison Sieger (Anggota KPU
Periode 2018-2023)
27. Widyono Agung Sulistyo (KPU Provinsi Kepulauan Riau (2018 – 2023)
28. Zainal Abidin (Anggota KIP Aceh Periode 2008-2013)
Narahubung :
1.Profesor Ramlan Surbakti MA
2.Drs Haidar Nafis Gumay
3.Prof.Dr. Valina Singka Subakti M.Si
Reporter : Tim Redaksi Harianesia
