JAWA BARAT | Harianesia.com – Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi (KDM), menyoroti rencana study tour SMAN 6 Depok ke Bali yang dianggap memberatkan orang tua siswa. Ia mengimbau pihak sekolah untuk mempertimbangkan kembali keputusan tersebut demi menghindari beban finansial yang besar.
“Saya berharap pihak sekolah membatalkan rencana study tour ini,” ujar KDM dikutip Kompas.com, pada Sabtu (15/2/2025). Menurutnya, biaya perjalanan yang mencapai Rp 3,5 juta per siswa—belum termasuk uang saku dan kebutuhan lain—berpotensi membengkak hingga Rp 5,5 juta, yang dinilai terlalu besar.
Meskipun belum resmi dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat, KDM menegaskan bahwa imbauannya bertujuan agar kebijakan sekolah lebih berpihak kepada orang tua siswa. Ia mengajak semua pihak untuk lebih cermat dalam menyusun konsep study tour yang benar-benar memiliki nilai edukasi.
KDM menilai bahwa study tour seharusnya bukan sekadar agenda rekreasi, melainkan sarana pembelajaran yang bermakna. Ia menyarankan agar sekolah mempertimbangkan alternatif lokasi yang lebih relevan dengan kebutuhan akademik siswa, seperti studi mengenai pengelolaan sampah di Kota Depok.
“Siswa jurusan IPA atau biologi bisa meneliti langsung metode pengolahan sampah berbasis reduce, reuse, recycle, dan replace (R4), serta mengkaji peran bakteri dalam penguraian sampah organik,” paparnya.
Selain itu, KDM juga mendorong kunjungan ke industri lokal agar siswa mendapatkan pengalaman langsung mengenai dunia kerja. Ia menilai bahwa pabrik-pabrik di sekitar Depok, seperti industri manufaktur tekstil, teknologi robotik, hingga produksi minyak goreng, bisa memberikan wawasan lebih berharga dibanding sekadar berwisata.
“Jangan pakai istilah study tour jika tujuannya hanya untuk jalan-jalan,” tegasnya.
Lebih jauh, KDM meminta pihak sekolah untuk tidak membebani orang tua dengan biaya tinggi. Ia juga mengingatkan potensi kesenjangan sosial yang bisa muncul akibat perbedaan ekonomi antar siswa.
“Gunakan uang untuk hal yang lebih bermanfaat. Jika orang tua ingin mengajak anaknya berlibur, itu hak mereka, tetapi jangan dijadikan kebijakan sekolah,” ujarnya.
Tidak hanya di dunia pendidikan, KDM juga menyoroti praktik perjalanan dinas dalam pemerintahan. Ia meminta agar studi banding ke luar daerah maupun luar negeri dilakukan dengan pertimbangan manfaat yang jelas, bukan sekadar dalih untuk plesiran.
“Kalau ingin jalan-jalan ke Bali, Yogyakarta, Jepang, atau Eropa, gunakan uang pribadi, bukan dana pemerintah atau membebankan biaya kepada orang tua siswa,” tandasnya.
Ia menegaskan bahwa imbauannya bukan untuk melarang study tour, melainkan untuk mengajak seluruh pihak berpikir lebih objektif dan efektif dalam merancang program pendidikan yang berkualitas tanpa membebani masyarakat. (Red)
