JAKARTA,-Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputria mengeluarkan instruksi harian kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berasal dari partainya untuk menunda keberangkatan ke acara retreat yang dijadwalkan di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari 2025.
Instruksi tersebut dikeluarkan seiring dengan dinamika politik nasional yang berkembang, khususnya setelah munculnya isu kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
Berdasarkan Pasal 28 ayat 1 AD/ART PDI Perjuangan, Ketua Umum partai memiliki kewenangan penuh dalam mengambil keputusan terkait kebijakan internal, baik di dalam maupun di luar partai, demi menjaga eksistensi dan program partai.
Dalam instruksi yang ditandatangani oleh Megawati tersebut, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan diminta untuk menunda perjalanan menuju Magelang dan segera menghentikan perjalanan jika sudah berada dalam perjalanan menuju lokasi retreat.
Mereka juga diminta untuk menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum. Selain itu, mereka diinstruksikan untuk tetap berada dalam komunikasi aktif dan siap sedia untuk menerima panggilan langsung.
“Ignatius Indro mantan aktivis 98 menanggapi dan memandang itu adalah merupakan hak Ketua Umum Partai untuk melakukan hal tersebut di mana Ibu Megawati perintahkan agar kader-kader yang akan ikuti kegiatan di Magelang menundanya.
Yang jadi masalah adalah pernyataan
Mantan presiden ke-7 yang dinilai memperkeruh suasana, dan tentunya kemarahan oleh PDI Perjuangan lebih mengarah ke Jokowi di mana ia yang dianggap mencampuri KPK sehingga terjadi kriminalisasi terhadap Sekjen PDIP yakni Hasto Christianto,
” inilah yang saya lihat bahwa.. kenyataan benar-benar suasana.
PDI Perjuangan tentunya sebagai partai besar ingin menunjukkan bahwa para kadernya ini loyal kepada
Intruksi partainya yakni PDIP, dan juga PDIP masih memiliki kekuatan besar dengan memiliki banyak sejumlah kepala daerah kepala daerah.
” Kenapa baru sekarang, Ketua Umum
PDIP Mengintruksikan, Kepada Kader Kadernya yg terpilih menjadi Kepala Daerah untuk Menunda .??”
“Ignatius Indro menjawab
“Ini adalah upaya menegur pemerintah untuk mengurangi kriminalisasi, yang sudah dilakukan KPK terhadap Sekjen PDIP Yakni Hasto Kristianto”.
“Soal unjuk rasa mahasiswa baru baru ini, adalah aksi yang pintar, dirinya juga menilai bahwa hastag *#IndonesiaGelap* yang dibuat oleh mahasiswa mahasiswa sangat memacu mahasiswa bergerak bersama….
kritisi hal yang ada yang tidak sesuai kehendak masyarakat.
Dirinya menyesalkan malah bahwa pemerintah dalam hal ini para menteri-menterinya mengeluarkan kata-kata yang seolah-olah
“Ibarat Api disiram Bensin, misalnya contoh “kata-kata yang dikeluarkan oleh Luhut Binsar, menurutnya aksi mahasiswa adalah bentuk dari pernyataan-pernyataan kritis mahasiswa yang di mana mereka adalah “pintu gerbang untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang sudah mulai jauh dari apa yang diharapkan oleh masyarakat ungkap nya.
“Disinggung Apakah ada kaitannya demo yang dilakukan oleh para mahasiswa ini dengan sikap langkah beberapa partai terutama PDI Perjuangan”.?
Mantan Aktifis 98 ini tegas katakan bahwa
“TIdak ada hubungannya..kalaupun toh dilihat tokoh-tokoh gerakan 98 yang ada di PDIP mendatangi aksi mahasiswa, itu adalah bentuk dukungan “bahwa pengalaman pergerakan ini dulu mengalami hal yang sama seperti ini, mengkritisi kebijakan pemerintah.
Ini adalah hal yang wajar, namun kalau misalnya dikaitkan dengan langkah yang sudah dilakukan oleh Ketua Umum PDIP tidak ada hubungannya,
“Justru saya lihat gerakan mahasiswa kali ini mereka betul-betul cerdas, mereka melihat ada beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah yang dirasakan mereka adalah kebijakan yang tidak pas oleh maka bentuk protes mahasiswa, dengan turun ke jalan lakukan Aksi Demo.
Kita sebagai aktivis memiliki hak juga untuk menilai segala sesuatunya, bahwa ada proses-proses yang dicurigai sebagai kriminalisasi ataupun hak dari Ketua Umum Partai memberikan instruksi ini juga kembali kepada orang yang masing-masing sebagai warga negara memiliki hak untuk berdemokrasi katanya.
Apakah ini sebuah penolakan dengan adanya Retreat..?!
” ini juga sentilan untuk efisiensi yang dilakukan pemerintah soal efisiensi, namun mengadakan retreat yang mengeluarkan banyak biaya dan lebih cenderung MILITERISTIK karena dilakukan di Akademi Militer, ini suatu bentuk protesnya ditambah
lagi dengan bagaimana pemerintah belum bisa lepas dari masalah kriminalisasi yang dilakukan terhadap Hasto Kristiyanto Pungkasnya.
Editor : D Wahyudi
