Depok | Harianesia- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok mengadakan Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang Satu Tahun Sidang 2024 sekaligus Pembukaan Masa Sidang Pertama Tahun Sidang 2025. Acara yang digelar pada Kamis (2/1/2025) tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriatna.
Rapat berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Depok dengan dihadiri oleh berbagai unsur pimpinan dan anggota dewan, Wakil Wali Kota Depok, jajaran Forkopimda, kepala OPD, serta insan pers.
Evaluasi dan Kaleidoskop Kinerja 2024
Dalam sambutannya, Ade Supriatna memaparkan capaian kinerja DPRD sepanjang tahun 2024 melalui kaleidoskop. Ia juga menyampaikan rencana kerja untuk masa sidang pertama tahun 2025.
“Kinerja selama tahun 2024 telah kami sampaikan dalam kaleidoskop, termasuk rencana kerja yang akan menjadi fokus kami di masa sidang pertama 2025,” ungkap Ade dikutip (12/1/2025).
Ade memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dalam melaksanakan program-program prioritas. Salah satu yang menjadi sorotan adalah program Universal Health Coverage (UHC) yang memudahkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, terutama bagi warga yang tidak memiliki KIS atau BPJS aktif.
Di sektor pendidikan, Ade menyoroti keberhasilan pembangunan unit sekolah baru, renovasi gedung sekolah, hingga penghargaan di tingkat provinsi dan nasional.
Namun, ia juga menekankan perlunya percepatan penyelesaian beberapa tantangan, seperti kemacetan melalui pelebaran simpang jalan dan peningkatan sistem drainase untuk mengurangi risiko banjir.
Penguatan Pengelolaan Sampah dan Limbah
Isu pengelolaan sampah dan limbah menjadi salah satu perhatian khusus DPRD Depok. Ade meminta masyarakat lebih aktif melaporkan permasalahan terkait melalui jalur resmi agar bisa ditindaklanjuti oleh DPRD, khususnya Komisi C.
“Kami akan memastikan kebijakan penegakan mutu limbah sesuai dengan standar lingkungan hidup demi menjaga kualitas lingkungan di Kota Depok,” tegasnya.
Fokus Rencana Kerja 2025
DPRD Depok akan memprioritaskan pengawalan aspirasi masyarakat yang telah dihimpun sejak akhir 2024 hingga awal 2025. Ade menegaskan, konsolidasi ini dilakukan sebelum rencana kerja pemerintah dimulai.
“Rencana kerja pemerintah untuk 2026 diproyeksikan akan mulai disusun antara Januari hingga Maret. Kami akan memastikan semua usulan Pemkot mewakili aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Target Peraturan Daerah di 2025
Selain itu, DPRD menargetkan pembahasan dua hingga tiga Peraturan Daerah (Perda) baru di masa sidang pertama 2025, melanjutkan capaian penyelesaian 10 Perda pada tahun sebelumnya.
“Dengan kerja sama yang solid antara DPRD dan Pemkot, kami optimis dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung terwujudnya Kota Depok yang Maju, Berbudaya, dan Sejahtera,” tutup Ade Supriatna.
Rapat Paripurna ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan kinerja di tahun sebelumnya dan menyusun langkah strategis menghadapi tantangan tahun mendatang. (Roni)
