Sorotan tajam mengarah pada tertutupnya akses informasi publik serta lemahnya tanggapan terhadap isu lingkungan. Ketika dikonfirmasi oleh wartawan Harianesia.com Camat Cimanggis Dody Setiawan hanya menjawab singkat:
“Nanti lurah akan saya panggil untuk klarifikasi.”
Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian kapan klarifikasi dilakukan. Permintaan wartawan untuk hadir dan menyaksikan langsung klarifikasi pun tidak ditanggapi.
Diam Tak Lagi Relevan: Aparatur Harus Bertanggung Jawab
Heri, perwakilan tim media, menegaskan bahwa tanggung jawab moral dan publik tidak cukup dijawab dengan formalitas:
“Sebagai pimpinan wilayah, Bapak tidak cukup hanya memberi teguran. Diperlukan tindakan konkret, karena ini menyangkut hak publik. Bila aparatur tak menjalankan tugas dengan baik, maka kepercayaan masyarakat jadi taruhannya.”
Kritik ini menyasar dugaan pembiaran, sikap pasif, hingga upaya menutup akses media terhadap informasi. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa merusak kepercayaan publik dan mencederai prinsip tata kelola yang baik.
Tuntutan Keterbukaan: Bukan Sekadar Seremonial
Berbagai kalangan kini mendesak agar Camat Cimanggis tidak lagi mengulur waktu. Klarifikasi harus terbuka, bukan dibungkus tertutup. Masyarakat berhak tahu, media berhak mengawal.
Transparansi bukan sekadar slogan ia adalah tanggung jawab. Diam bukan solusi, tetapi bentuk pembiaran. ( Tim )
