Politik

Bambang Irawan Anggota DPRD Provinsi Kalteng : Konflik Masyarakat Adat dan Perusahaan Harus Diselesaikan Secara Serius

244
Bambang Irawan Anggota (DPRD PROVINSI Kalimantan Tengah Fraksi PDI PERJUANGAN)
Bambang Irawan Anggota (DPRD PROVINSI Kalimantan Tengah Fraksi PDI PERJUANGAN)

Jakarta – Harianesia Anggota DPRD

Kalimantan Tengah,

Bambang Irawan,

menegaskan bahwa

upaya pencegahan

konflik antara

masyarakat adat dan

perusahaan harus

ditangani dengan

serius untuk menjaga

keharmonisan dan

keadilan bagi kedua

pihak.

Diketahui, dalam

Pemerintah, investor,

masyarakat, dan DPRD

harus menjalankan

peran masing-masing

secara efektif untuk

memastikan

pengawasan, kontrol,

dan saling

mengingatkan atas

tanggung jawab setiap

pihak.

“Ya, diharapkan

investasi dapat

berjalan lancar tanpa

hambatan, sementara

masyarakat sekitar

diberdayakan dan hak-

hak mereka

terpenuhi,” hal ini disampaikan dengan tegas kepada Harianesia.com melalui pesan WhatsApp nya

Sabtu (21/9/2024).

Bambang yang direkomendasikan oleh puluhan Ormas, Komunitas Lokal, serta sanggar seni di Kalimantan Tengah yang tergabung dalam satu wadah yakni Forum Kebangsaan

menjelaskan, pentingnya memahami

akar konflik antara

masyarakat dan

perusahaan, seperti

masalah plasma yang

belum terealisasi dan

penggunaan lahan

yang tidak tepat.

Fakta di lapangan

seharusnya menjadi

dasar solusi, karena

masih banyak

perusahaan yang

belum memenuhi

kewajibannya kepada

masyarakat.

Dikatakanya “Banyak juga

perusahaan beralasan

berdiri sebelum aturan

berlaku, namun

seharusnya tetap

mengikuti peraturan, Diketahui, dalam

Pemerintah, investor,

masyarakat, dan DPRD harus menjalankan

peran masing-masing

secara efektif untuk

memastikan

pengawasan, kontrol,

dan saling

mengingatkan atas tanggung jawab setiap

pihak ungkap Bambang.

“Ya, diharapkan

investasi dapat

berjalan lancar tanpa

hambatan, sementara

masyarakat sekitar

diberdayakan dan hak-

hak mereka

terpenuhi,” katanya.

Bambang menjelaskan pentingnya memahami

akar konflik antara

masyarakat dan

perusahaan, seperti

masalah plasma yang

belum terealisasi dan

penggunaan lahan

yang tidak tepat.

Fakta di lapangan

seharusnya menjadi

dasar solusi, karena

masih banyak

perusahaan yang

belum memenuhi

kewajibannya kepada

masyarakat.

“Banyak juga

perusahaan beralasan

berdiri sebelum aturan

berlaku, namun

seharusnya tetap

mengikuti peraturan yang ada saat

ini,”ucapnya.

Aktifis 98 yang saat ini menjadi Politikus PDIP ini juga

menegaskan

pentingnya peran

pemerintah, DPRD, dan

perusahaan

menjalankan tugas

dengan baik, serta

masyarakat

mendukung investasi

untuk mencegah

masalah.

 

“Karena itu, semua

pihak harus fokus

menjalankan tugas

masing-masing agar

kewajiban dan hak

terpenuhi dengan

baik,”tutupnya.

Reporter : Dwi Wahyudi

Exit mobile version