Cara Daftar IMEI Perangkat yang Dibeli di Luar Negeri

Cara Daftar IMEI Perangkat yang Dibeli di Luar Negeri

Jika anda berencana untuk membeli ponsel, komputer genggam atau tablet dari luar negeri, pastikan IMEI (International Mobile Equipment Identity) pada perangkat sudah terdaftar.

Jika belum, jangan lupa untuk mendaftar sesegera mungking. Sebab, IMEI perlu didaftarkan agar perangkat yang dibawa dari luar negeri bisa menggunakan operator seluler di Indonesia.

Dengan diundangkannya aturan IMEI, tentu orang akan bertanya-tanya,  bagaimana cara daftar nomor IMEI dari luar negeri.

Seperti diketahui, pemerintah berupaya menekan peredaran ponsel BM (Black Market) di Indonesia dengan memberlakukan aturan IMEI yang baru sejak tahun 2020 lalu. Perangkat ilegal atau yang IMEI-nya tidak terdaftar di Kemenperin tidak akan mendapatkan sinyal.

Tentu hal ini menjadi masalah bagi masyarakat yang ingin membeli smartphone terbaru dari luar negeri, karena belum terdaftar di Kementerian Perindustrian.

Terkait hal itu, pemerintah menyebutkan cara mendaftarkan nomor IMEI bagi masyarakat yang membeli produk ponsel, komputer genggam dan tablet yang dibeli secara online atau membawa perangkat dari luar negeri melalui bandara atau pelabuhan, maka diharuskan mendeklarasikan perangkat itu.

Barang yang dibeli juga harus memenuhi kewajiban perpajakan yang berlaku. Sebagai informasi, ponsel dengan harga di atas 500 dolar AS atau setara dengan 7,4 juta rupiah, akan dikenakan pajak sebagaimana yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut, masyarakat hanya boleh membawa dua perangkat dari luar negeri. Perangkat itu juga perlu mendaftarkan nomor IMEI-nya di https://www.beacukai.go.id/register-imei.html, atau anda dapat menggunakan metode alternatif lain, yaitu mengunduh aplikasi Mobile Beacukai yang dapat diunduh melalui Play Store.

Jika anda telah membayar pajak dan mendaftarkan nomor IMEI, Bea Cukai menjanjikan aktivasi perangkat dengan kartu SIM Indonesia yang dapat dilakukan dalam waktu paling lama 2 x 24 jam.

Untuk diketahui, aturan IMEI yang sudah berlaku sejak tahun 2020 lalu ini digagas oleh Kominfo, Kemenperin, Kemendag, Kemenkeu dan ATSI.

Kebijakan pemerintah tersebut telah disosialisasikan oleh pemerintah selama enam bulan mulai 18 Oktober 2019 lalu. Pada 18 April 2020, kebijakan tersebut mulai diterapkan. Namun, karena sistem pelindung IMEI untuk perangkat ilegal belum beroperasi, kebijakan tersebut belum dioptimalkan. Akhirnya, kebijakan tersebut mulai berlaku pada 15 September 2020 lalu hingga sekarang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *